Ade Utami: Keamanan Daerah Jadi Fondasi Pembangunan dan Pelayanan Publik
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungannya terhadap penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, legislatif, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dinilai menjadi kunci menciptakan Lampung yang aman dan kondusif.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK) yang digelar Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Lampung di Hotel Golden Tulip Springhill Bandar Lampung, Selasa (23/6/2026).
Forum menjadi wadah koordinasi sekaligus memperkuat komunikasi antarelemen strategis daerah dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Ade Utami Ibnu, S.E., yang mewakili unsur legislatif, menegaskan bahwa kondisi daerah yang aman dan kondusif merupakan salah satu prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
Menurut Ade, pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu. Karena itu, upaya menjaga kamtibmas harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan.
“DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah-langkah kolaboratif yang memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi seluruh elemen dalam menjaga stabilitas daerah. Kamtibmas yang terjaga dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Ade.
Ia mengatakan, forum silaturahmi seperti FSK memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga sarana menyerap aspirasi dan membangun kesamaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan.
Terlebih, dinamika sosial masyarakat terus berkembang sehingga membutuhkan respons bersama yang cepat, terukur dan mengedepankan pendekatan persuasif serta pemberdayaan masyarakat.
“Penguatan keamanan tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat hingga masyarakat di tingkat bawah harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing,” tegasnya.
PERKUAT PERAN MASYARAKAT
Dalam forum tersebut, penguatan kamtibmas juga dikaitkan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, kesadaran hukum dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.
Sejumlah narasumber hadir memberikan perspektif dari berbagai unsur strategis, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung Slamet Riadi, S.Sos., M.M., perwakilan Biro Hukum Provinsi Lampung Dr. Erman Syarif, S.H., M.M., M.H., Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung H. Ade Utami Ibnu, S.E., serta Ketua Pokdar Kamtibmas Provinsi Lampung H. Firman Rusli, S.T., M.M.
Peserta forum juga berasal dari berbagai unsur, mulai jajaran Ditbinmas Polda Lampung, para Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota Pokdar Kamtibmas, Senkom Mitra Polri, Forum Pembauran Kebangsaan hingga organisasi kemasyarakatan dan mitra Polri lainnya.
Keterlibatan banyak unsur tersebut menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
DPRD Lampung berharap sinergi yang dibangun melalui Forum Silaturahmi Kamtibmas tidak berhenti pada forum komunikasi, tetapi berlanjut dalam bentuk kolaborasi nyata di tengah masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin kuat, kondisi Lampung yang aman, damai dan kondusif diharapkan mampu menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Provinsi Lampung. (*)
