DPRD Lampung Kawal Program Rp670 Miliar, Jangan Berhenti pada Bangunan
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendorong agar pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kotabaru, Lampung Selatan, tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi benar-benar mampu menjadi instrumen pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Chondrowati, S.E., menilai program Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, pelaksanaan program harus dikawal sejak proses pembangunan hingga penyelenggaraan pendidikan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Budhi, Jumat (26/6/2026), menyikapi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kotabaru yang ditargetkan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu investasi paling strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan membangun masa depan yang lebih baik.
“Program ini menunjukkan keberpihakan negara dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan konsep pendidikan berasrama dan dukungan penuh terhadap kebutuhan peserta didik, diharapkan anak-anak dapat belajar secara optimal dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang,” ujar Budhi.
PROGRES CAPAI 83 PERSEN
Lampung menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan program Sekolah Rakyat dengan dukungan anggaran pemerintah pusat sekitar Rp670 miliar. Pembangunan dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Kota Baru dan Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan serta Sukadana di Kabupaten Lampung Timur.
Sekolah Rakyat Permanen Kotabaru dibangun di atas lahan seluas 9,54 hektare di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 1.080 peserta didik untuk jenjang SD, SMP hingga SMA dengan konsep pendidikan berasrama.
Hingga akhir Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 83 persen. Pemerintah terus mematangkan sejumlah fasilitas dan kebutuhan pendukung, mulai dari ruang kelas, asrama, ruang makan, aula, hingga sarana pembelajaran.
Kesiapan tenaga pendidik, layanan kesehatan peserta didik, akses jalan dan penerangan kawasan juga menjadi bagian penting yang harus diselesaikan sebelum sekolah beroperasi.
Sebanyak 413 peserta didik dari 15 kabupaten/kota se-Lampung dijadwalkan mulai menempati Sekolah Rakyat Permanen Kotabaru. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan awal Tahun Ajaran 2026/2027 direncanakan berlangsung pada 14 Juli 2026.
DATA PENERIMA HARUS VALID
Budhi menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya diukur dari rampungnya pembangunan gedung. Pemerintah harus memastikan anak-anak yang menerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok sasaran program.
Karena itu, validasi data penerima manfaat menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian DPRD. Ketepatan data akan menentukan apakah program tersebut benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Selain data, kesiapan tenaga pendidik serta kelengkapan sarana dan prasarana juga harus menjadi prioritas.
“Pengawasan harus dilakukan dalam setiap tahapan agar pembangunan selesai tepat waktu, memenuhi standar kualitas, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. Validasi data penerima manfaat, kesiapan tenaga pendidik, serta kelengkapan sarana dan prasarana harus terus diperhatikan,” tegasnya.»
Menurut Budhi, konsep pendidikan berasrama memberikan peluang bagi peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang lebih terarah sekaligus mendapatkan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan dan keseharian mereka.
Namun, konsep tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.
JANGAN HANYA SELESAI DIBANGUN
DPRD Provinsi Lampung melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan berkomitmen mengawal keberlangsungan program tersebut.
Budhi berharap Sekolah Rakyat Permanen Kotabaru benar-benar menjadi pusat pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Lampung, bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur.
Keberadaan sekolah tersebut diharapkan membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak, meningkatkan keterampilan, membangun karakter, serta memiliki kesempatan lebih besar keluar dari jerat kemiskinan.
“Sekolah Rakyat harus kita pastikan tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi anak-anak serta masyarakat,” pungkas Budhi. (*)
