Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Balai Keratun, Rabu (25/2/2026), dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, ditegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.
“Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa salah satu titik lemah birokrasi adalah kecepatan ritme regulasi yang sering berjalan lebih lambat dibandingkan dinamika tantangan pembangunan di masyarakat,” ujar Marindo saat membacakan sambutan Gubernur.
Arah pembangunan Lampung tahun 2027 akan difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional dan pencapaian visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Kolaborasi pembangunan ditegaskan hingga ke tingkat desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru.
“Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional seperti program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program-program lainnya,” lanjutnya.
Secara makro, Pemprov mencatat pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,28 persen. Tingkat kemiskinan juga mencetak sejarah dengan menembus satu digit di angka 9,66 persen. Meski demikian, pemerintah memberi perhatian serius terhadap kantong-kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.
Menjawab tantangan tersebut, enam prioritas pembangunan 2027 ditetapkan, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan disparitas; penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis tata kelola dan tata niaga pertanian; pembangunan infrastruktur terkoneksi; dukungan program makan bergizi gratis; peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter; serta penguatan layanan kesehatan yang merata dan bebas stunting.
“Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil,” tegasnya.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah”, RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi kuat percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai. (*).
