Deni Ribowo: Potensi Besar, Tapi Keselamatan Pengunjung Belum Terjamin
Bandar Lampung — Potensi wisata air di Provinsi Lampung yang melimpah dinilai belum diimbangi dengan sistem pengamanan dan mitigasi bencana yang memadai. DPRD Lampung mendesak pemerintah daerah segera membentuk petugas khusus penyelamatan (rescue) di seluruh destinasi wisata, guna menekan risiko kecelakaan hingga korban jiwa.
Anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi Partai Demokrat, Deni Ribowo, menegaskan bahwa persoalan keselamatan di objek wisata sebenarnya telah lama menjadi perhatian, namun hingga kini belum ditangani secara serius.
“Sejak hampir dua tahun lalu saya sudah menyampaikan bahwa Lampung ini punya potensi wisata air yang luar biasa, baik laut maupun air tawar. Tapi faktanya, pengunjung belum mendapatkan perlindungan keselamatan yang memadai,” tegasnya.
Ia menilai, minimnya sistem pengamanan membuat potensi risiko bencana di lokasi wisata tetap tinggi, baik akibat faktor alam maupun kelalaian pengunjung dan pengelola.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui konsep pentahelix yang melibatkan Dinas Pariwisata, BPBD, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat dan pelaku usaha wisata.
“Harus ada petugas yang dilatih khusus untuk patroli, standby di posko, dan memberi peringatan dini kepada pengunjung, baik di laut maupun di sungai. Ini penting untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Deni juga menyoroti belum adanya sistem informasi dan peringatan yang optimal di lokasi wisata, seperti penggunaan pengeras suara atau pusat informasi untuk mengedukasi pengunjung terkait kondisi cuaca dan potensi bahaya.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera membentuk tim rescue di destinasi wisata dengan pelatihan dari Basarnas, BPBD, serta potensi SAR lainnya.
“Kita ingin ada petugas rescue di setiap tempat wisata. Mereka harus dilatih agar mampu memberikan rasa aman dan mengurangi potensi risiko bencana,” katanya.
Selain itu, ia menekankan bahwa pemasangan Early Warning System (EWS) seperti yang tengah dilakukan BPBD harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia di lapangan.
“EWS penting, terutama di wilayah pantai yang berpotensi tsunami. Tapi yang paling utama adalah kehadiran petugas di lapangan yang siap melakukan tindakan cepat,” tegasnya.
Deni menambahkan, dalam beberapa waktu terakhir Lampung juga kerap dilanda bencana seperti banjir, yang turut meningkatkan risiko di kawasan wisata. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Tidak ada cara lain selain mengantisipasi dan mengurangi risiko. Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pariwisata di Lampung,” pungkasnya. (*).
