Realisasi Pendapatan 97,08 Persen, Pakar Ingatkan Kualitas dan Kemandirian Masih Jadi PR
Bandarlampung — Kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menuai apresiasi setelah realisasi pendapatan daerah mencapai 97,08 persen. Namun, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan fiskal yang optimal dan berkelanjutan.
Pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, Dr. Khairudin, menegaskan bahwa angka realisasi tinggi memang menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tetapi belum cukup untuk menilai kualitas fiskal secara menyeluruh.
“Capaian 97,08 persen patut diapresiasi sebagai indikator kinerja yang baik. Namun, optimalitas fiskal tidak hanya dilihat dari tingkat realisasi, melainkan juga dari kualitas struktur pendapatan, terutama sejauh mana daerah mampu mandiri melalui PAD,” ujarnya.
Menurutnya, struktur pendapatan Lampung Selatan masih menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap dana transfer pusat. Data menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 19,44 persen, jauh di bawah dana transfer yang mencapai 77,13 persen.
“Ini menggambarkan bahwa capaian tinggi lebih bersifat administratif, bukan karena kekuatan ekonomi lokal. Kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat secara serius,” tegasnya.
Di sisi lain, realisasi belanja daerah yang berada di angka 89,82 persen juga menjadi sorotan. Ia menilai angka tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai efisiensi.
“Dalam banyak kasus, deviasi belanja justru menunjukkan adanya hambatan penyerapan, seperti keterlambatan pengadaan, lemahnya perencanaan, atau kendala birokrasi. Jadi harus dilihat dari kualitas belanja dan capaian output-nya,” jelasnya.
Secara struktur, alokasi anggaran yang difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Belanja pada sektor tersebut memang penting untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Tapi harus dipastikan benar-benar produktif dan memiliki efek pengganda bagi ekonomi daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa capaian fiskal saat ini belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, indikator fiskal masih cenderung bersifat administratif jika belum diikuti perbaikan nyata pada indikator seperti kemiskinan, pengangguran, dan daya beli.
“Keberhasilan fiskal seharusnya diukur dari outcome, bukan hanya realisasi anggaran. Jika belum berdampak pada kesejahteraan, berarti masih ada yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Dalam konteks jangka panjang, Khairudin menilai kapasitas fiskal Lampung Selatan masih berada pada tahap “cukup potensial namun belum sepenuhnya siap”, terutama untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia juga mengingatkan adanya risiko fiskal tersembunyi, seperti rigiditas belanja, ketergantungan transfer pusat, hingga potensi beban keuangan di masa depan.
“Jika tidak diantisipasi, risiko ini bisa menekan ruang fiskal dan menghambat pembangunan ke depan,” katanya.
Untuk itu, ia merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan PAD melalui digitalisasi pajak, optimalisasi potensi ekonomi lokal, hingga reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas belanja berbasis outcome.
“Fokusnya bukan hanya mengejar angka realisasi, tetapi bagaimana anggaran benar-benar berdampak pada masyarakat, baik di desa maupun perkotaan,” pungkasnya.
