Bandar Lampung — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Muhammad Reza Berawi, S.H., M.H., mengapresiasi langkah kolaboratif Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani konflik gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur.
Reza menilai, keterlibatan langsung Pemerintah Pusat dalam persoalan konflik satwa liar tersebut merupakan langkah strategis sekaligus penegasan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan konservasi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Keterlibatan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa konflik gajah-manusia di Way Kambas bukan lagi sekadar persoalan daerah, tetapi sudah menjadi isu nasional yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas kewenangan,” ujar Reza, Jumat (29/1).
Menurut Legislator Dapil Pesawaran–Metro–Pringsewu itu, Way Kambas merupakan kawasan strategis nasional. Dorongan Presiden Prabowo agar Pemprov Lampung terlibat aktif mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi kawasan konservasi sekaligus masyarakat di sekitarnya.
“Kami mengapresiasi respon cepat Pemprov Lampung terhadap arahan dan dukungan Pemerintah Pusat. Konflik gajah-manusia tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Reza menegaskan, penanganan konflik tidak boleh hanya berfokus pada konservasi satwa, tetapi juga harus memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat yang terdampak. Menurutnya, konflik gajah-manusia memiliki dimensi sosial, ekonomi, hingga hukum yang kompleks sehingga membutuhkan solusi menyeluruh.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, Reza juga menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia menilai tumpang tindih kebijakan selama ini kerap memperlambat penyelesaian konflik di lapangan.
“Kolaborasi Presiden Prabowo dan Pemprov Lampung harus diikuti koordinasi lintas kementerian, terutama yang membidangi kehutanan dan konservasi. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pusat sangat menentukan keberhasilan di daerah,” jelasnya.
Selain itu, Reza menekankan pendekatan humanis kepada masyarakat sekitar TNWK. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya dijadikan objek kebijakan, melainkan dilibatkan secara aktif dalam setiap langkah penyelesaian konflik.
“Negara tidak hanya hadir untuk menjaga gajah, tetapi juga memastikan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak,” tegasnya.
Reza memastikan, DPRD Lampung akan menjalankan fungsi pengawasan agar sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Lampung benar-benar melahirkan langkah konkret dan berkelanjutan.
“Dengan sinergi Presiden Prabowo, Pemprov Lampung, DPRD, pengelola TNWK, dan masyarakat, konflik gajah-manusia di Way Kambas dapat diselesaikan secara adil dan berkeadilan hukum, tanpa mengorbankan keselamatan rakyat,” pungkasnya. (*)
