RETRIBUSI TEMBUS 51,8 PERSEN, DPRD LAMPUNG OPTIMISTIS PAD 2026 TERCAPAI

Oplus_16908288

Diah Dharma Yanti Minta Pemprov Perkuat Pengawasan dan Digitalisasi Retribusi

BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah. Hingga Semester I Tahun Anggaran 2026, realisasi retribusi telah mencapai 51,8 persen dari target.

Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. DPRD Lampung menilai target tersebut masih realistis untuk direalisasikan hingga akhir tahun, dengan catatan kinerja perangkat daerah terus ditingkatkan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., mengapresiasi capaian tersebut sebagai indikator adanya upaya optimalisasi pendapatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola retribusi.

“Realisasi 51,8 persen pada semester pertama menunjukkan kinerja yang baik dalam mengoptimalkan pendapatan. Namun, jangan cepat berpuas diri karena tantangan pencapaian target pada semester kedua biasanya lebih besar,” ujar Diah, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, konsistensi peningkatan penerimaan harus dijaga. Pemprov Lampung diminta memastikan seluruh potensi retribusi dapat dikelola secara maksimal, transparan dan akuntabel.

DPRD Lampung juga memastikan fungsi pengawasan akan diperkuat melalui rapat dengar pendapat (RDP), evaluasi berkala terhadap OPD pengelola pendapatan, hingga pemantauan langsung di lapangan.

Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemungutan retribusi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah.

Selain pengawasan, DPRD mendorong Pemprov Lampung mempercepat digitalisasi pembayaran retribusi melalui QRIS, e-retribusi dan sistem pembayaran terintegrasi.

Digitalisasi dinilai dapat membuat pembayaran lebih mudah bagi masyarakat, meningkatkan efektivitas pelayanan, sekaligus memperkuat transparansi penerimaan.

“Digitalisasi harus terus diperkuat agar pembayaran lebih mudah, tercatat dan transparan. Ini juga penting untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah,” tegas Diah.

Dengan capaian semester pertama sebesar 51,8 persen, DPRD Lampung optimistis target PAD 2026 dapat dicapai apabila kinerja seluruh OPD terus digenjot dan pengawasan berjalan efektif.

Optimalisasi PAD dinilai penting karena penerimaan daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *