Bandar Lampung — Gagasan pembangunan tanggul atau tembok sepanjang 11 kilometer di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menuai kritik tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya mahal, tetapi juga mencerminkan kegagalan memahami prinsip etika lingkungan dan perilaku satwa liar, khususnya gajah Sumatera.
Pengamat kebijakan publik sekaligus mantan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Endro S. Yahman, menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tembok fisik justru berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru.
“Kalau barrier dengan tanggul atau tembok sepanjang 11 kilometer, sudah pasti biayanya jauh lebih mahal dibandingkan barrier ekologis berupa parit atau sungai buatan,” ujar Endro, Kamis (22/1/2026).
Menurut Endro, konflik gajah-manusia tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan infrastruktur semata. Ia menilai solusi yang lebih rasional adalah membangun barrier alami yang disesuaikan dengan perilaku gajah.
“Asal parit itu dibuat dengan tingkat kecuraman tertentu, cukup dalam, dialiri air, dan dibarengi perbaikan sumber pakan gajah di habitatnya, ngapain gajah menyeberang? Emangnya mau ‘kondangan’?” ucapnya, setengah berkelakar.
Endro yang juga kandidat doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) menegaskan bahwa gajah memiliki prinsip hidup sederhana.
“Gajah itu prinsip hidupnya cukup makan enak, berkembang biak, dan aman. Kalau habitatnya terjaga, mereka tidak akan keluar,” katanya.
Lebih jauh, Endro menyoroti lemahnya dasar filosofis kebijakan tersebut. Ia mendorong para pemangku kepentingan di Lampung agar menyusun kebijakan berbasis environmental ethics atau etika lingkungan.
“Alangkah baiknya jika kebijakan yang diambil benar-benar berbasiskan etika lingkungan, sehingga tidak muncul gagasan membangun barrier fisik berupa tembok 11 kilometer. Yang dibutuhkan itu barrier ekologis, bukan betonisasi kawasan konservasi,” tegasnya.
Endro bahkan menyentuh pendekatan kultural dan humanistik dalam memandang alam.
“Penyair itu manusia yang bisa berdialog dengan alam dan hewan, seperti Nabi Sulaiman. Mungkin sudah saatnya jeritan Sang Gajah diwakili, bukan dibungkam oleh tembok,” ujarnya.
Wacana pembangunan tanggul di TNWK sebelumnya mencuat sebagai solusi konflik satwa dan manusia. Namun kritik ini memperkuat desakan agar pemerintah daerah dan pusat mengedepankan kebijakan konservasi yang berkelanjutan, ilmiah, dan berpihak pada keseimbangan ekosistem, bukan sekadar proyek fisik jangka pendek. (*).
