JAKARTA — Komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditegaskan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir langsung dalam agenda awal pemeriksaan tersebut yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta dan diikuti secara daring oleh pemerintah daerah se-Wilayah V Sumatera dan Jawa.
Entry meeting ini menjadi tahapan krusial dalam proses audit LKPD 2025. Dalam forum tersebut, BPK RI memaparkan ruang lingkup pemeriksaan, metodologi audit, serta fokus utama yang akan menjadi perhatian dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, A. Giri Akbar yang mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V menegaskan pentingnya peran pengawasan legislatif dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai prinsip good governance.
“DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK serta mendorong pemerintah daerah bersikap terbuka dan kooperatif selama audit berlangsung,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus diiringi dengan perbaikan sistem yang berkelanjutan.
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun sistem pengendalian internal yang kuat serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas,” ujar Giri.
Sementara itu, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Kami memandang pemeriksaan BPK sebagai instrumen penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi, terbuka, dan responsif terhadap seluruh proses audit demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar penting dalam penyempurnaan kebijakan fiskal daerah ke depan.
“Setiap rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti secara serius sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tambahnya.
Kegiatan ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, serta dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda, para gubernur, ketua DPRD, serta kepala daerah se-Wilayah V.
Melalui entry meeting ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran audit, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan kredibel.
Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat transparansi serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. (*).
