Komisi X DPR RI Kunjungi Lampung, Kualitas Guru dan TKA Jadi Sorotan
BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan kualitas pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi Lampung untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan, khususnya Tes Kompetensi Akademik (TKA), Kamis (16/4/2026).
Forum yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung itu dihadiri Anggota Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni, S.E., M.M. Kehadiran DPRD menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Elly Wahyuni menegaskan, peningkatan kualitas tenaga pendidik harus menjadi salah satu prioritas dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Menurutnya, guru merupakan ujung tombak proses pembelajaran. Karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik harus terus dilakukan agar mampu menjawab perubahan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman.
TKA JADI INSTRUMEN EVALUASI
Selain kualitas guru, pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan Komisi X DPR RI tersebut.
TKA dinilai dapat menjadi instrumen untuk memotret capaian pembelajaran peserta didik. Data dan hasil evaluasi tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Kunjungan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Spesifik sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. serta anggota Komisi X dari berbagai fraksi.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc., Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Dr. Rahmawati, S.T., M.Ed., jajaran kepala OPD dan para pemangku kepentingan pendidikan.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan pendidikan dibahas secara konstruktif. Mulai dari capaian pelaksanaan TKA di Lampung, kesiapan sumber daya manusia, hingga tantangan pemerataan kualitas pendidikan.
Pelaksanaan TKA di Lampung secara umum menunjukkan tingkat partisipasi yang baik. Namun, sejumlah persoalan strategis tetap menjadi perhatian, terutama terkait pemerataan mutu pendidikan, penguatan literasi, kualitas tenaga pendidik, serta penyesuaian kebijakan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
DPRD Lampung menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, satuan pendidikan, tenaga pendidik, orang tua dan seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pendidikan yang dihasilkan tidak hanya mampu meningkatkan capaian akademik, tetapi juga menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui kunjungan Komisi X DPR RI tersebut, DPRD Lampung berharap seluruh masukan dan temuan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Bagi DPRD Lampung, pendidikan berkualitas bukan sekadar target pembangunan, tetapi investasi jangka panjang untuk memastikan generasi Lampung mampu bersaing dan menjadi kekuatan utama menuju kemajuan daerah. (*).
