Yanuar Irawan Desak Data JKN Akurat, Target UHC Harus Terwujud di Seluruh Daerah
BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung memperkuat pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendorong kolaborasi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Akurasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi sorotan utama untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat akses layanan kesehatan.
Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terhambat persoalan administrasi maupun ketidakakuratan data.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Lampung Semester I 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).
Menurut Yanuar, forum kemitraan tersebut harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar pertemuan rutin. Sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dinilai menjadi kunci untuk memperluas cakupan kepesertaan sekaligus mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Lampung.
“Kita semua butuh data yang akurat sehingga kategori atau status kabupaten kota nanti merepresentasikan provinsi untuk mendapatkan kategori UHC. Tentu bisa dicapai oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung,” ujar Yanuar.
TIM 24 JAM DIBENTUK
Keseriusan DPRD Lampung mengawal pelayanan kesehatan juga diwujudkan melalui pembentukan tim khusus yang bekerja selama 24 jam untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan layanan kesehatan maupun administrasi BPJS.
Langkah tersebut diambil karena Komisi V DPRD Lampung mengaku menerima pengaduan masyarakat terkait persoalan kesehatan hampir setiap hari.
Yanuar mengatakan keberadaan tim tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala persoalan kepesertaan, administrasi atau mekanisme pelayanan.
“Kami berharap forum ini tidak hanya membahas regulasi dan mekanisme, tetapi benar-benar menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang terjadi di lapangan. Yang paling penting adalah masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan,” tegasnya.
UHC JANGAN SEKADAR TARGET
Dalam forum yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan tersebut, DPRD Lampung juga mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan memperbaiki data kepesertaan dan memperluas cakupan layanan.
Yanuar menilai perbaikan data harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota. Data yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi kepesertaan masyarakat secara riil serta menentukan intervensi yang tepat.
Menurutnya, pencapaian UHC tidak cukup hanya dilihat dari angka kepesertaan, tetapi harus berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
Karena itu, DPRD Lampung mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi agar tidak terjadi kesenjangan antara data kepesertaan dengan akses pelayanan di lapangan.
PELAYANAN HARUS BERPIHAK PADA WARGA
Forum kemitraan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD Abdul Moeloek, BPJS Kesehatan serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
DPRD Lampung menegaskan kolaborasi lintas sektor harus menghasilkan sistem pelayanan yang lebih cepat, responsif dan mudah diakses masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
Yanuar memastikan Komisi V akan terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Kita ingin pelayanan kesehatan benar-benar hadir untuk masyarakat. Jangan sampai warga yang membutuhkan pertolongan justru terkendala persoalan administrasi,” ujarnya.
DPRD Lampung berharap penguatan sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan mampu mempercepat pencapaian UHC sekaligus memastikan program JKN benar-benar memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Lampung. (*).
