DPRD Dukung Sinergi Pemerintah, Polri, TNI dan Petani; 10 Gudang Pangan Dibangun
LAMPUNG TENGAH – DPRD Provinsi Lampung menegaskan dukungannya terhadap penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan sistem penyimpanan serta distribusi hasil panen.
Dukungan itu ditunjukkan dalam Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II, yang dirangkaikan dengan groundbreaking pembangunan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (16/5/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan tersebut diwakili Anggota Komisi II DPRD Lampung I Made Suarjaya. Ia turut mengikuti panen jagung bersama Kapolda Lampung, jajaran TNI, Kejati Lampung, Bulog serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
JAGUNG JADI ANDALAN
DPRD Lampung menilai jagung merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan nasional. Karena itu, peningkatan produksi harus dibarengi dengan dukungan terhadap petani, kepastian penyerapan hasil panen serta sistem distribusi yang lebih kuat.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah dan aparat dalam panen raya diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pertanian yang berkelanjutan.
“Ketahanan pangan harus dibangun bersama. Produktivitas petani perlu diperkuat, sementara hasil pertanian harus memiliki sistem penyimpanan dan distribusi yang mampu menjamin ketersediaan pangan,” menjadi semangat yang ditekankan dalam kegiatan tersebut.
10 GUDANG PERKUAT PENYIMPANAN
Groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas penyimpanan hasil pertanian di Lampung.
Keberadaan gudang diharapkan dapat membantu menjaga kualitas hasil panen, memperlancar distribusi dan memperkuat rantai pasok pangan, sehingga produksi petani memiliki dukungan infrastruktur yang memadai.
Selain itu, launching operasional 166 SPPG Polri menjadi bagian dari penguatan ekosistem ketahanan pangan dan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
DPRD Lampung berharap berbagai program tersebut dapat saling terintegrasi dengan program pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
LAMPUNG HARUS JAGA STATUS LUMBUNG PANGAN
Sebagai salah satu daerah sentra pertanian nasional, Lampung memiliki posisi strategis dalam menjaga pasokan pangan. Karena itu, sektor pertanian harus terus mendapat perhatian melalui peningkatan produksi, dukungan sarana-prasarana, akses pembiayaan, kepastian pasar hingga penguatan sumber daya petani.
DPRD Lampung mendorong agar sinergi pemerintah daerah, Polri, TNI, Bulog, lembaga penegak hukum dan stakeholder pertanian terus diperkuat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan hasil pertanian tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pedesaan.
Melalui panen raya jagung serentak tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap produktivitas pertanian semakin meningkat, distribusi pangan semakin kuat dan kesejahteraan petani terus membaik.
Ketahanan pangan, menurut DPRD Lampung, bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi, kesejahteraan petani dan kemampuan daerah menjaga stabilitas pasokan. (*).
