BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong pengembangan Waterfront City Bandar Lampung menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata tanpa mengorbankan lingkungan maupun masyarakat pesisir.
Konsep pembangunan kawasan pesisir dinilai tidak boleh sekadar menghadirkan wajah kota yang modern, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Yusnadi, S.T., M.Si., saat mewakili DPRD Lampung dalam Seminar Nasional “Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” di Swiss-Belhotel Lampung, Kamis (20/8/2026).
Seminar mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, organisasi profesi dan pemangku kepentingan untuk membahas arah pengembangan kawasan pesisir Lampung.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan gagasan Waterfront City merupakan agenda besar yang telah berkembang selama 15 hingga 20 tahun dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak atau Pemerintah Kota saja, melainkan komitmen dan kerja bersama seluruh elemen—pemerintah daerah, provinsi, pusat, BUMN, swasta, hingga organisasi profesi dan masyarakat,” ujar Gubernur.
MODERN, TAPI JANGAN GUSUR WARGA
Yusnadi menegaskan pembangunan Waterfront City harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Modernisasi kawasan pesisir, kata dia, wajib berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal.
“Waterfront City memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian lokal sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata dan mempercantik wajah kota. Tetapi modernisasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal,” ujar Yusnadi.
Menurutnya, Waterfront City tidak cukup hanya membangun kawasan yang menghadap laut. Pengembangannya harus terintegrasi dengan tata ruang kota, transportasi, pusat ekonomi, ruang terbuka hijau, pariwisata hingga permukiman masyarakat.
DPRD juga mengingatkan aspek kebencanaan harus menjadi bagian utama dalam desain kawasan pesisir. Risiko tsunami, abrasi, kenaikan muka air laut dan bencana lainnya wajib diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
“Perencanaan harus benar-benar berbasis kajian. Infrastruktur harus dirancang dengan memperhitungkan risiko bencana, termasuk perlindungan pantai, vegetasi mangrove, serta jalur dan sistem evakuasi yang jelas,” katanya.
MASYARAKAT PESISIR JANGAN JADI OBJEK
Perhatian khusus diberikan terhadap masyarakat yang selama ini tinggal dan mencari nafkah di kawasan pesisir.
Yusnadi menegaskan, apabila penataan kawasan berdampak pada permukiman warga, pemerintah harus mengedepankan musyawarah dan memastikan masyarakat tidak kehilangan sumber penghidupan.
“Kalau memang harus dilakukan penataan, masyarakat harus dilibatkan sejak awal. Jangan sampai mereka hanya menjadi objek pembangunan,” tegasnya.
Ia mendorong konsep penataan kampung kota secara terintegrasi maupun hunian yang tetap dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi alternatif yang dikaji.
Lebih jauh, masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai pelaku utama ekonomi Waterfront City, bukan sekadar penerima dampak pembangunan.
Pengembangan UMKM, kuliner pesisir, ekonomi kreatif, jasa serta aktivitas wisata dinilai dapat menjadi pintu masuk agar manfaat ekonomi kawasan langsung dirasakan masyarakat.
INVESTASI HARUS SIAP, LINGKUNGAN TETAP DIJAGA
Sementara itu, Gubernur Lampung mendorong penetapan target quick wins yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan sektor pariwisata. Pemerintah juga diarahkan menyiapkan proyek yang matang atau project ready to offer, mulai dari aspek tata ruang, legalitas lahan, studi kelayakan, dokumen lingkungan hingga skema pembiayaan.
Gubernur berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret berupa pemetaan kawasan prioritas, pembagian kewenangan Pemkot dan Pemprov, serta penentuan proyek yang siap ditawarkan kepada investor.
Yusnadi menegaskan keberhasilan Waterfront City tidak boleh hanya diukur dari kemegahan fisik kawasan.
“Ukuran keberhasilan Waterfront City bukan hanya seberapa bagus kawasan itu dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kita ingin kawasan pesisir yang maju, aman, tertata, ramah lingkungan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk tumbuh dan sejahtera,” pungkasnya.
Seminar nasional tersebut menghadirkan akademisi, perencana wilayah, praktisi desain dan dunia usaha. Forum diharapkan menjadi pijakan untuk mewujudkan Waterfront City yang memiliki daya saing ekonomi, siap menarik investasi, tetapi tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat pesisir. (*)
