JSS Kembali Mengemuka, Ekonom Ingatkan Soal Efisiensi dan Prioritas
Bandar Lampung — Wacana menjadikan Jembatan Selat Sunda (JSS) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menguat dan memantik diskursus serius di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Di satu sisi, proyek ini diproyeksikan menjadi lompatan besar konektivitas Jawa–Sumatera dan katalis pertumbuhan kawasan Selat Sunda. Namun di sisi lain, skala investasi yang sangat besar, risiko fiskal, serta masih terbukanya alternatif infrastruktur yang lebih murah dan inklusif membuat JSS tak bisa diputuskan secara gegabah.
Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Publik sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila), Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., menilai JSS harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka besar perencanaan pembangunan nasional.
“Secara ekonomi, JSS memang memiliki potensi menciptakan lompatan konektivitas Jawa–Sumatera dan membentuk koridor pertumbuhan baru. Tetapi karena skalanya sangat besar, keputusan membangunnya harus berbasis kehati-hatian tinggi, terutama dari sisi efisiensi dan kapasitas fiskal negara,” ujar Prof. Nairobi, Rabu (4/2/2026).
Potensi Dampak Ekonomi Kawasan
Dari perspektif spasial-ekonomi, JSS berpotensi mengubah pola pemanfaatan ruang di kedua sisi Selat Sunda. Bagi Lampung dan Banten, kehadiran jembatan dapat memicu terbentuknya koridor ekonomi baru berbasis industri, logistik, dan pariwisata pesisir. Akses menuju destinasi wisata dan kawasan pantai yang selama ini relatif terisolasi dapat terbuka lebih luas.
Sementara itu, bagi Jawa Barat dan kawasan industri Jabodetabek, kelancaran arus barang dari Sumatera diyakini mampu memperbaiki efisiensi rantai pasok dan menurunkan biaya logistik nasional.
Namun Prof. Nairobi mengingatkan, manfaat tersebut tidak otomatis lebih unggul dibanding penguatan moda transportasi dan logistik yang sudah ada.
“Integrasi ekonomi Jawa–Sumatera memang penting, tetapi kita harus mengukur apakah JSS merupakan cara paling efisien untuk mencapainya. Jika manfaat yang sama bisa diraih melalui penguatan transport laut dan logistik dengan biaya jauh lebih rendah, maka itu harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya.
Biaya Raksasa dan Tantangan Anggaran
Berbagai kajian menempatkan kebutuhan biaya pembangunan JSS beserta kawasan pendukungnya dalam kisaran ratusan triliun rupiah. Skala ini menjadikan JSS sebagai megaproyek dengan risiko teknis dan finansial tinggi, apalagi dibangun di wilayah dengan karakteristik geologi dan oseanografi yang kompleks.
Meski kerap digagas melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pengalaman proyek serupa menunjukkan bahwa keterlibatan fiskal negara nyaris tak terhindarkan, baik melalui jaminan, dukungan langsung, maupun penanganan pembengkakan biaya.
“Proyek sebesar JSS secara makro menuntut basis pertumbuhan ekonomi nasional yang sangat kuat, mendekati 7–8 persen secara berkelanjutan. Jika pertumbuhan masih moderat, sementara kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di banyak daerah belum terpenuhi, maka secara opportunity cost JSS menimbulkan tanda tanya besar,” kata Prof. Nairobi.
Efisiensi Ekonomi Masih “Borderline”
Dari sudut pandang cost–benefit analysis, manfaat ekonomi JSS harus cukup besar untuk menutup biaya investasi dan operasi dalam jangka panjang, baik dari pendapatan langsung seperti tol maupun manfaat tidak langsung berupa efisiensi logistik dan efek pengganda ekonomi.
Namun tingginya ketidakpastian proyeksi lalu lintas dan besarnya biaya awal membuat efisiensi ekonomi JSS berada pada wilayah abu-abu.
“Dengan biaya yang sangat besar dan alternatif moda yang masih bisa ditingkatkan dengan investasi jauh lebih kecil, JSS tampak sebagai proyek yang borderline dari sisi efisiensi. Karena itu, jika hendak dilanjutkan, perlu studi kelayakan baru yang sangat ketat dan konservatif,” ujarnya.
Investasi dan Risiko Ketimpangan
Jika terbangun, JSS berpotensi menjadi magnet investasi di kawasan sekitar Selat Sunda. Kawasan industri, logistik, dan pariwisata terintegrasi dapat tumbuh di Lampung dan Banten, meningkatkan arus perdagangan dan daya saing produk Sumatera di pasar Jawa.
Namun dampak terhadap masyarakat lokal sangat bergantung pada tata kelola pembangunan kawasan.
“Tanpa kebijakan pertanahan yang kuat, peningkatan kapasitas SDM, dan mekanisme berbagi manfaat, keuntungan ekonomi berisiko terkonsentrasi pada pemilik modal dan lahan besar. Masyarakat lokal bisa saja hanya menjadi penonton, bahkan tertekan oleh spekulasi dan kenaikan harga tanah,” kata Prof. Nairobi.
Alternatif: Laut dan Logistik Multimoda
Secara fungsional, JSS menawarkan solusi permanen atas bottleneck Merak–Bakauheni. Namun alternatif berupa penguatan transport laut dan logistik multimoda dinilai lebih rasional dalam jangka menengah.
Modernisasi pelabuhan, peningkatan armada feri, sistem manajemen antrean berbasis digital, serta penguatan jalur jalan dan kereta barang di kedua sisi selat dinilai mampu menurunkan kemacetan dengan biaya yang jauh lebih efisien.
“Paket penguatan feri, pelabuhan, dan logistik multimoda cenderung memberi manfaat ekonomi per rupiah yang lebih tinggi. JSS baru relevan jika seluruh opsi incremental itu sudah dimaksimalkan dan permintaan tetap melampaui kapasitas sistem yang ada,” jelasnya.
Antara “Need” dan “Want”
Pada akhirnya, Prof. Nairobi menekankan pentingnya menempatkan JSS dalam kerangka kebutuhan (need) versus keinginan (want) pembangunan.
“Dalam kondisi ruang fiskal terbatas dan pertumbuhan belum stabil di level tinggi, JSS cenderung lebih dekat ke kategori ‘want’ daripada ‘need’. Bukan berarti tidak penting, tetapi bukan pula prioritas paling mendesak dibanding banyak kebutuhan publik lain yang belum terpenuhi,” pungkasnya.
Diskursus JSS pun kembali mengerucut pada satu pertanyaan mendasar: apakah Indonesia saat ini membutuhkan jembatan raksasa sebagai simbol lompatan konektivitas, atau justru memerlukan penguatan infrastruktur yang lebih merata, efisien, dan inklusif bagi pertumbuhan jangka panjang. (*).
