Ahmad Giri Akbar: Sinergi DPR RI dan Pemprov Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar saat menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).
Forum yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal itu menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan Lampung kepada jajaran Komisi VII DPR RI.
Ketua Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay bersama sejumlah anggota Komisi VII hadir untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor yang menjadi mitra kerja komisi.
Ahmad Giri Akbar menilai kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan kepentingan pusat dan daerah. DPRD Lampung, kata dia, siap mengawal setiap aspirasi masyarakat agar mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional.
“DPRD Provinsi Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan Lampung yang maju dan sejahtera,” tegas Ahmad Giri.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Lampung memaparkan sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Di antaranya pengembangan kawasan industri, peningkatan daya tarik pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif.
Berbagai persoalan strategis turut dibahas, mulai dari penguatan sektor industri dan investasi, pengembangan destinasi wisata unggulan, akses pembiayaan UMKM hingga peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.
Kunjungan Komisi VII DPR RI juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, BSN, TVRI, RRI dan LKBN ANTARA.
Ahmad Giri menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara optimal. Setiap kebijakan pembangunan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
Sinergi pusat-daerah pun didorong tidak berhenti pada forum reses, tetapi berlanjut menjadi dukungan konkret terhadap program pembangunan Lampung. (*).
