Debit Sumur Warga Menurun, Pemerintah Diminta Perkuat Antisipasi dan Siapkan Solusi Permanen
BANDAR LAMPUNG – Memasuki musim kemarau, DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah memperkuat antisipasi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar masyarakat dinilai harus dijamin, terutama daerah yang mulai mengalami penurunan debit sumber air.
Wakil Ketua III DPRD Lampung Maulidah Zauroh, M.A.Pd., mengatakan kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu kondisi berkembang menjadi krisis.
Keluhan masyarakat mulai diterima di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) yang masuk Daerah Pemilihan (Dapil) VI bersama Tulang Bawang dan Mesuji.
“Saya menerima keluhan dari masyarakat di Tulang Bawang Barat terkait dampak kemarau yang semakin dirasakan. Air mulai sulit, sumur warga berkurang debitnya, dan masyarakat harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari,” kata Maulidah, Jumat (21/8/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah bersama instansi terkait harus segera memetakan wilayah yang mulai mengalami kesulitan air. Pemetaan tersebut penting agar distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan cepat dan tepat sasaran.
“Kalau masyarakat sudah kesulitan air bersih, jangan menunggu kondisinya semakin parah. Bantuan air bersih harus segera disiapkan dan disalurkan ke titik yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
TAK CUKUP DROPING AIR
Maulidah menilai penanganan kemarau tidak boleh hanya mengandalkan distribusi air bersih ketika warga sudah mengalami kesulitan. Pemerintah perlu menyiapkan solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Infrastruktur sumber air di daerah rawan kekeringan harus dipetakan, antara lain melalui sumur bor, embung, jaringan air bersih, serta optimalisasi sumber air yang masih tersedia.
“Harus ada solusi yang lebih permanen. Kita perlu melihat wilayah mana yang membutuhkan sumur bor, embung, jaringan air bersih, ataupun penguatan sumber air lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, penanganan tidak bersifat sementara, tetapi mampu menjamin akses air bersih dalam jangka panjang.
PEMPROV DIMINTA TURUN TANGAN
DPRD Lampung juga meminta koordinasi antara pemerintah kabupaten, Pemprov Lampung, organisasi perangkat daerah dan instansi teknis diperkuat.
Koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting untuk memastikan persoalan air ditangani secara terpadu, mulai dari pemetaan wilayah rawan, penyediaan bantuan darurat hingga pembangunan infrastruktur permanen.
“Persoalan ini akan kami dorong kepada pemerintah provinsi dan dinas terkait. Yang paling penting, masyarakat jangan dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian,” tegas Maulidah.
Ia menegaskan pemetaan wilayah rawan kekurangan air harus menjadi bagian dari strategi menghadapi musim kemarau. Data tersebut dapat menjadi dasar pemerintah menentukan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan infrastruktur air.
“Yang kita dorong bukan hanya penanganan saat masyarakat sudah kesulitan, tetapi juga solusi permanen agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau,” pungkasnya.
Maulidah menambahkan, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipastikan ketersediaannya. Karena itu, kesiapan sumber air dan infrastruktur pendukung harus diperkuat sejak dini agar masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih sepanjang musim kemarau. (*)
