Opini: Jamal, Pengurus KNPI Lampung

BANDARLAMPUNG — Masih ada sebagian kalangan yang berpandangan bahwa agama dan politik merupakan dua dunia yang berbeda secara diametral. Agama ditempatkan di satu sisi, politik di sisi lain. Agama dianggap suci, sementara politik kerap dianggap kotor. Agama berbicara tentang akhirat, sedangkan politik dianggap hanya berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan duniawi.

Dari cara pandang tersebut kemudian muncul kalimat yang sering kita dengar: “Kalau berpolitik, jangan membawa-bawa agama. Agama jangan dimasukkan ke dalam politik.”

Pertanyaannya, apakah memang sesederhana itu?

Apakah agama dan politik harus dipisahkan sedemikian rupa sehingga nilai-nilai agama tidak boleh hadir dalam kehidupan politik?

Atau justru persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya agama hadir dalam politik, melainkan bagaimana nilai-nilai agama dihadirkan secara benar, proporsional, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk terus dibicarakan dalam kehidupan demokrasi kita.

Agama Bukan Hanya Urusan Ibadah Personal

Jika agama dipahami hanya sebatas ritual ibadah, tentu agama dan politik akan terlihat seperti dua wilayah yang berbeda.

Agama kemudian dipahami sebatas urusan salat, puasa, zakat, doa, masjid, dan hubungan manusia dengan Tuhan.

Padahal, agama, khususnya Islam, memiliki cakupan yang jauh lebih luas.

Agama mengajarkan manusia bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana memperlakukan orang tua, pasangan, anak, tetangga, orang miskin, bahkan orang yang berbeda pandangan dengannya.

Agama berbicara tentang kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, persaudaraan, larangan mengambil hak orang lain, larangan melakukan kezaliman, serta kewajiban menegakkan kebaikan.

Agama juga berbicara tentang kepemimpinan, amanah, bagaimana kekuasaan seharusnya digunakan, dan tanggung jawab manusia terhadap sesamanya.

Bahkan agama memberikan perspektif tentang kehidupan manusia sebelum lahir, kehidupan di dunia, hingga kehidupan setelah kematian.

Dengan cakupan sebesar itu, tentu sulit mengatakan bahwa agama hanya berurusan dengan ruang privat seseorang.

Agama memang memiliki dimensi personal, tetapi nilai-nilainya juga memiliki konsekuensi sosial.

Politik Adalah Bagian dari Kehidupan Bersama

Sementara itu, politik pada dasarnya berbicara tentang bagaimana manusia mengatur kehidupan bersama.

Politik berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, kebijakan publik, distribusi sumber daya, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana masyarakat menentukan siapa yang mendapatkan mandat untuk memimpin.

Politik berbicara tentang negara, pemerintahan, dan kepentingan masyarakat.

Politik juga menentukan banyak hal yang langsung menyentuh kehidupan rakyat: pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan, keamanan, pekerjaan, infrastruktur, hingga perlindungan terhadap kelompok lemah.

Karena itu, politik sesungguhnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat.

Politik ada di sekitar kita.

Ketika pemerintah menentukan anggaran pendidikan, itu politik.

Ketika negara menentukan kebijakan kesehatan, itu politik.

Ketika pemerintah membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum, itu juga merupakan bagian dari keputusan politik.

Ketika negara membuat aturan yang menentukan hak dan kewajiban masyarakat, itu pun merupakan produk dari proses politik.

Maka, mengatakan bahwa politik tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga tidak sepenuhnya tepat.

Kalau Begitu, Mengapa Agama dan Politik Harus Dipertentangkan?

Di sinilah persoalan menjadi menarik.

Jika agama mengajarkan manusia tentang keadilan, sementara politik membutuhkan keadilan, apakah keduanya harus dipertentangkan?

Jika agama mengajarkan amanah, sementara politik membutuhkan pemimpin yang amanah, apakah nilai amanah harus dikeluarkan dari ruang politik?

Jika agama mengajarkan agar manusia tidak mengambil hak orang lain, sementara politik harus menjamin hak warga negara, apakah nilai tersebut tidak boleh menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan?

Jika agama mengajarkan kepedulian terhadap kaum lemah, sementara politik memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan yang melindungi masyarakat miskin dan rentan, apakah nilai kepedulian tersebut harus dianggap tidak relevan?

Tentu tidak.

Yang perlu dipisahkan bukan agama dan politik, melainkan nilai agama dengan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik.

Keduanya merupakan hal yang berbeda.

Membawa nilai kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemanusiaan ke dalam politik berbeda dengan menggunakan simbol agama untuk membenarkan ambisi kekuasaan.

Politik Membutuhkan Etika

Salah satu persoalan terbesar politik muncul ketika kekuasaan kehilangan etika.

Politik tanpa etika dapat berubah menjadi sekadar perebutan kekuasaan. Yang dikejar bukan lagi kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan kelompok. Yang dipikirkan bukan lagi bagaimana rakyat sejahtera, tetapi bagaimana kekuasaan dipertahankan.

Dalam kondisi seperti itu, politik bisa kehilangan arah.

Karena itu, politik membutuhkan nilai.

Politik membutuhkan moral.

Politik membutuhkan etika.

Agama merupakan salah satu sumber nilai moral yang penting dalam kehidupan manusia.

Namun, nilai agama tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk sikap dan kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Seorang politisi yang membawa nilai agama seharusnya tidak hanya rajin berbicara tentang agama di depan publik, tetapi juga menunjukkan kejujuran ketika mengelola anggaran, amanah ketika memegang jabatan, adil ketika membuat keputusan, dan berani menolak korupsi meskipun keputusan tersebut tidak menguntungkan dirinya.

Sebab ukuran keberagamaan seorang pemimpin tidak cukup dilihat dari simbol.

Ukuran itu juga harus terlihat dalam perilaku ketika ia memegang kekuasaan.

Jangan Sampai Agama Hanya Menjadi Alat Kampanye

Di sisi lain, ada persoalan yang juga harus dikritisi.

Agama jangan sampai hanya dijadikan kendaraan untuk memperoleh suara.

Jangan sampai simbol-simbol keagamaan digunakan ketika membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi dilupakan ketika kekuasaan sudah berada di tangan.

Jangan sampai ayat dan jargon agama ramai ketika kampanye, tetapi nilai keadilan, amanah, dan kejujuran justru hilang ketika memerintah.

Agama terlalu mulia jika hanya dijadikan alat untuk memenangkan pemilu.

Agama terlalu suci jika hanya dipakai untuk membangun citra politik.

Karena itu, membawa agama ke dalam politik harus dibarengi dengan tanggung jawab moral yang jauh lebih besar.

Ketika seseorang mengaku membawa nilai agama dalam politik, masyarakat justru berhak menuntut standar etika yang lebih tinggi darinya.

Ia harus lebih jujur.

Ia harus lebih amanah.

Ia harus lebih adil.

Ia harus lebih bertanggung jawab.

Bukan sebaliknya.

Jangan Pula Menganggap Politik Selalu Kotor

Sebaliknya, kita juga tidak boleh menggeneralisasi bahwa politik selalu kotor.

Politik adalah alat.

Seperti pisau, politik dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk menyakiti orang lain.

Kekuasaan juga demikian.

Kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi dapat pula disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Karena itu, yang harus diperbaiki bukan sekadar politiknya, tetapi manusia yang menjalankan politik tersebut.

Politik yang dijalankan oleh orang-orang berintegritas dapat menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan.

Sebaliknya, politik yang dijalankan oleh orang-orang yang hanya mengejar kepentingan pribadi dapat menjadi sumber ketidakadilan.

Maka, jangan salahkan politik semata.

Pertanyaannya adalah: siapa yang menjalankan politik, dengan nilai apa, dan untuk kepentingan siapa?

Kekuasaan Bukan Milik Mutlak Manusia

Dalam perspektif keagamaan, kekuasaan pada akhirnya bukan milik manusia secara mutlak.

Manusia hanya menerima amanah.

Jabatan bukan hak istimewa untuk memperkaya diri.

Kekuasaan bukan tiket untuk bertindak semaunya.

Kursi kepemimpinan bukan tanda bahwa seseorang lebih tinggi derajatnya daripada rakyat.

Justru semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya.

Seorang pemimpin harus memahami bahwa di balik setiap keputusan yang dibuat terdapat kehidupan banyak orang.

Satu kebijakan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang.

Namun, satu kebijakan yang buruk juga dapat membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan.

Satu keputusan anggaran dapat memperbaiki pelayanan kesehatan.

Sebaliknya, keputusan yang salah dapat membuat masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan pelayanan.

Karena itu, kekuasaan seharusnya dipandang sebagai amanah, bukan fasilitas pribadi.

Politik Semestinya Mengacu pada Nilai-Nilai Ketuhanan

Dalam konteks Indonesia, gagasan ini sebenarnya tidak asing.

Bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila.

Artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak dibangun atas dasar pemisahan total antara nilai ketuhanan dan kehidupan publik.

Namun, bukan berarti negara boleh memaksakan satu tafsir agama kepada seluruh masyarakat.

Indonesia adalah bangsa yang majemuk.

Ada banyak agama, keyakinan, suku, budaya, dan latar belakang masyarakat.

Karena itu, nilai agama yang hadir dalam kehidupan politik harus diterjemahkan menjadi nilai universal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat: keadilan, kemanusiaan, kejujuran, persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap kelompok lemah, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, agama tidak menjadi alat untuk memecah masyarakat, tetapi menjadi sumber moral untuk memperbaiki kehidupan bersama.

Politik Jangan Mengatur Tuhan, tetapi Politik Harus Takut kepada Tuhan

Ada perbedaan penting antara politik yang berlandaskan nilai agama dan politik yang mengklaim mewakili Tuhan.

Manusia tidak boleh dengan mudah mengatakan, “Saya adalah suara Tuhan.”

Sebab manusia memiliki keterbatasan.

Politisi bisa salah.

Ulama bisa salah.

Pejabat bisa salah.

Pemimpin bisa salah.

Karena itu, jangan sampai kepentingan politik seseorang disamakan dengan kehendak Tuhan.

Ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya membawa agama, bukan berarti semua keputusan politiknya otomatis benar.

Justru keputusan tersebut harus tetap dapat dikritik, diuji, diperdebatkan, dan dipertanggungjawabkan.

Agama memberikan nilai.

Manusia menerjemahkan nilai tersebut dalam kehidupan.

Dan karena manusia tidak sempurna, penerapannya harus selalu terbuka terhadap evaluasi.

Agama Memberikan Arah, Politik Menjadi Instrumen

Pada titik inilah hubungan agama dan politik dapat dipahami secara lebih proporsional.

Agama memberikan arah moral tentang apa yang baik dan buruk.

Politik menjadi salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan bersama.

Agama berbicara tentang keadilan. Politik menentukan bagaimana keadilan itu diwujudkan dalam kebijakan.

Agama mengajarkan amanah. Politik memberikan ruang bagi seseorang untuk menjalankan amanah melalui jabatan publik.

Agama mengajarkan kepedulian kepada kaum lemah. Politik dapat menerjemahkannya melalui kebijakan sosial.

Agama mengajarkan manusia untuk tidak berbuat zalim. Politik seharusnya membangun hukum dan institusi yang mencegah terjadinya kezaliman.

Dengan kata lain, politik dapat menjadi bagian dari ikhtiar manusia untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan dunia.

Agama Jangan Dijadikan Alat untuk Membungkam Kritik

Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan.

Ketika agama masuk ke ruang politik, jangan sampai agama justru digunakan untuk membungkam kritik.

Berbeda pendapat bukan berarti berbeda iman.

Mengkritik kebijakan pemerintah bukan berarti membenci negara.

Mengkritik seorang pejabat yang mengaku religius bukan berarti menghina agama.

Justru dalam kehidupan demokrasi, kritik diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Seorang pemimpin yang baik seharusnya tidak dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengatakan “iya”.

Pemimpin membutuhkan orang yang berani mengatakan “tidak” ketika kebijakannya keliru.

Masyarakat membutuhkan ruang untuk mengkritik.

Pers membutuhkan kebebasan untuk mengawasi.

Lembaga negara membutuhkan mekanisme kontrol.

Sebab kekuasaan tanpa pengawasan sangat mudah tergelincir menjadi kesewenang-wenangan.

Pada Akhirnya, Persoalannya Bukan Agama atau Politik

Perdebatan agama dan politik sering kali terlalu disederhanakan menjadi pilihan: agama atau politik.

Padahal persoalannya bukan demikian.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Politik untuk siapa?

Kekuasaan digunakan untuk apa?

Kebijakan dibuat berdasarkan nilai apa?

Pemimpin mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada siapa?

Jika politik hanya menjadi alat untuk memperkaya diri, tentu politik akan kehilangan martabat.

Jika agama hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan, agama pun akan kehilangan kemuliaannya dalam ruang publik.

Tetapi jika agama memberikan nilai moral dan politik menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, keduanya dapat berjalan berdampingan dalam koridor yang sehat.

Agama tidak harus menjadi partai politik.

Politik juga tidak harus berubah menjadi mimbar agama.

Namun, nilai-nilai agama tidak semestinya dilarang hadir dalam diri orang-orang yang berpolitik.

Seorang politisi tetap manusia beragama. Ia membawa keyakinannya dalam bentuk moral, etika, kejujuran, dan tanggung jawab.

Yang harus dijaga adalah agar keyakinan tersebut tidak dijadikan senjata untuk merendahkan kelompok lain, memaksakan kehendak, atau menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

Penutup

Agama dan politik memang memiliki ruang dan karakter yang berbeda.

Politik beroperasi terutama dalam kehidupan dunia dan tata kelola masyarakat. Agama memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, kehidupan dunia, dan pertanggungjawaban setelah kehidupan dunia.

Karena itu, politik dapat dilihat sebagai salah satu bagian dari kehidupan manusia yang semestinya tidak kehilangan arah moral.

Politik membutuhkan etika.

Kekuasaan membutuhkan amanah.

Kepemimpinan membutuhkan tanggung jawab.

Demokrasi membutuhkan keadilan.

Dan kehidupan berbangsa membutuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

Maka, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan, “Haruskah agama dan politik dipisahkan?”

Melainkan:

“Bagaimana agar agama tidak disalahgunakan oleh politik, dan bagaimana agar politik tidak kehilangan nilai-nilai moral agama?”

Sebab agama tanpa nilai yang diwujudkan dalam kehidupan sosial akan berhenti pada simbol.

Sementara politik tanpa moral dapat berubah menjadi sekadar perebutan kekuasaan.

Kita tidak membutuhkan politik yang mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan semua tindakannya.

Kita juga tidak membutuhkan agama yang hanya hadir ketika musim pemilu tiba.

Yang kita butuhkan adalah manusia-manusia yang membawa nilai ketuhanan dalam menjalankan kekuasaan: jujur ketika memiliki kesempatan untuk berbohong, amanah ketika memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan, adil ketika memiliki kekuasaan untuk memihak, dan tetap rendah hati ketika berada di puncak kekuasaan.

Karena pada akhirnya, jabatan akan berakhir.

Kekuasaan akan berpindah.

Pemilu akan selesai.

Tetapi pertanggungjawaban moral atas setiap keputusan dan tindakan manusia akan selalu melekat.

Politik boleh berganti kekuasaan, tetapi nilai kebenaran, keadilan, dan amanah tidak boleh ikut berganti. (*).