Bandar Lampung — Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung hingga menimbulkan korban jiwa memunculkan kritik tajam dari kalangan akademisi. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung, Dr. Dedy Hermawan, menilai pemerintah belum mampu melakukan langkah antisipatif yang memadai untuk mencegah bencana serupa.
Dedy menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut, terlebih banjir telah berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir tanpa adanya perbaikan sistem pencegahan yang signifikan.
“Saya prihatin dan sangat menyesalkan tidak adanya langkah-langkah antisipasi pemerintah di saat musim penghujan agar warga kota terhindar dari bencana banjir yang bisa datang kapan pun,” ujarnya, Sabtu (7/3).
Menurutnya, pemerintah dinilai gagal belajar dari peristiwa banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Padahal, pengalaman tersebut seharusnya menjadi dasar untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih baik.
“Pemerintah gagal dan tidak mau belajar dari peristiwa tahun-tahun sebelumnya untuk membangun sistem peringatan dini dan menciptakan gerakan kolektif mengantisipasi bencana banjir maupun bencana lainnya agar tidak terjadi korban jiwa,” kata dia.
Ia menilai kejadian ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kota dan sistem drainase di Bandar Lampung. Pemerintah daerah, baik tingkat kota maupun provinsi, dinilai belum bekerja maksimal dalam menangani persoalan lingkungan dan tata ruang.
“Peristiwa banjir memperlihatkan pemerintah yang tidak bekerja maksimal untuk isu lingkungan dan tata kota yang terhindar dari banjir. Pemerintah tidak hadir optimal untuk memperbaiki drainase, kondisi sungai, pengendalian pembangunan properti, menjaga kawasan hutan, hingga penegakan aturan,” tegasnya.
Dedy menjelaskan bahwa penyebab banjir di Bandar Lampung sangat kompleks, mulai dari kerusakan hutan di wilayah hulu, alih fungsi lahan, pembangunan permukiman yang masif tanpa kontrol ketat, hingga buruknya sistem drainase.
“Penyebab banjir ini sangat kompleks, dari hulu hingga hilir. Kerusakan hutan di hulu, alih fungsi lahan, pembangunan pemukiman yang massif tanpa kontrol pemerintah, sistem drainase yang buruk, penyempitan dan pendangkalan sungai, hingga perilaku masyarakat juga menjadi faktor,” jelasnya.
Ia menilai respons pemerintah saat banjir terjadi memang relatif cepat, terutama dalam proses evakuasi warga. Namun langkah tersebut dinilai masih bersifat reaktif.
“Penanganan saat terjadi banjir memang dilakukan dengan baik oleh pemerintah, tetapi ini seperti pemadam kebakaran—bertindak saat semua sudah terlambat. Banjir sudah terjadi dengan korban harta dan jiwa,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya dibutuhkan kepemimpinan yang lebih visioner dan berorientasi jangka panjang dalam mengatasi persoalan banjir.
“Saat ini dibutuhkan respons negarawan para kepala daerah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mencegah banjir jauh-jauh hari. Perbaikan harus dilakukan dari hulu hingga hilir dengan perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif,” katanya.
Ia juga menilai penanganan banjir selama ini masih sangat reaktif dan tidak menunjukkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.
“Yang terjadi sangat reaktif, tidak responsif, tidak belajar dari pengalaman, dan cenderung abai ketika musim penghujan telah berlalu,” ujarnya.
Menurut Dedy, langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah adalah melakukan koreksi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan, tata kota, perizinan pembangunan, serta alokasi anggaran yang berkaitan dengan pengendalian banjir.
“Fenomena banjir ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun agenda penyelamatan lingkungan. Periksa regulasi, anggaran, tata kota, perizinan, lalu susun gerakan bersama menyelamatkan lingkungan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan tata ruang dan pengelolaan kawasan resapan air menjadi langkah strategis untuk mencegah banjir di kawasan perkotaan.
“Sangat penting dan strategis untuk mencegah banjir,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedy mengingatkan para pemimpin daerah agar tidak hanya berpikir dalam horizon politik jangka pendek, melainkan memprioritaskan keberlanjutan lingkungan demi masa depan generasi mendatang.
“Jadilah pemimpin yang negarawan untuk kepentingan jangka panjang, jangan menjadi pemimpin lima tahunan. Jangan jadikan ambisi politik dan ekonomi dengan mengorbankan masyarakat dan masa depan generasi,” pungkasnya. (*).
