Bandar Lampung — Kinerja inflasi Provinsi Lampung kembali menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Lampung tercatat sebesar 1,16 persen, berada di bawah rata-rata nasional. Capaian ini dinilai mencerminkan stabilitas harga yang terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Ketua ISEI Cabang Lampung, Dr. Usep Syaipudin, menyebut capaian tersebut sebagai prestasi makroekonomi yang sangat baik, bahkan melampaui ekspektasi.
“Capaian ini secara makro tergolong sangat baik, bahkan bisa disebut over-performing dibanding nasional. Maknanya, stabilitas harga terjaga dan volatilitas harga relatif rendah,” ujarnya, Kamis (2/4).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa rendahnya inflasi tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang sepenuhnya sehat. Menurutnya, terdapat dua sisi yang perlu dicermati.
“Di satu sisi harga relatif stabil dan distribusi tidak terganggu. Tapi di sisi lain, bisa juga karena daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah faktor menjadi penopang utama terkendalinya inflasi di Lampung, di antaranya ketahanan sektor pangan lokal, kelancaran distribusi dan logistik, serta faktor permintaan yang relatif rendah.
Dalam konteks pengendalian inflasi daerah, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai sangat krusial. “Peran TPID bisa dibilang sangat strategis, bahkan menjadi kunci di level daerah,” tegasnya.
Lebih jauh, Usep menyoroti bahwa komoditas pangan utama seperti beras, ayam, dan ikan akan tetap menjadi penentu arah inflasi ke depan. Ia memprediksi, dalam jangka pendek inflasi masih akan berfluktuasi, namun cenderung terkendali dalam jangka menengah.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, mulai dari gangguan produksi akibat faktor cuaca dan musim, hambatan distribusi, hingga potensi kenaikan harga energi seperti BBM dan transportasi.
“Ketahanan Lampung terhadap tekanan eksternal cukup kuat, tetapi tidak kebal. Ada buffer struktural, namun tetap ada titik rentan yang harus diwaspadai,” katanya.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah daerah sejauh ini cukup efektif dalam menjaga sisi pasokan (supply), namun masih perlu diperkuat pada sisi permintaan (demand) guna mendorong pemulihan daya beli masyarakat.
Menurutnya, sektor pertanian memegang peran sentral dalam struktur ekonomi Lampung dan menjadi penentu utama stabilitas inflasi daerah. Oleh karena itu, penguatan sektor ini menjadi kunci menjaga keseimbangan ekonomi.
“Inflasi yang terlalu rendah bisa menjadi sinyal perlambatan ekonomi, meski tidak otomatis demikian. Kuncinya ada pada apa penyebab inflasi rendah tersebut,” ujarnya.
Usep menegaskan, stabilitas harga memang menjadi prasyarat penting, namun belum tentu langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Model pengendalian inflasi Lampung bisa dicontoh daerah lain, tetapi tidak bisa disalin mentah-mentah. Ini lebih tepat menjadi best practice kontekstual, terutama bagi daerah dengan karakteristik serupa,” pungkasnya. (*)
