Bandarlampung – Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Mardani Umar berharap pemerintah pusat legowo membatalkan kenaikan harga BBM Subsidi yang telah diputuskan pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 hari ini.
Menurut Mardani Umar, kenaikan harga BBM diprediksi bakal menambah angka kemiskinan di daerah. Bahkan Pemerintah Provinsi Lampung secara jelas mengakui hal tersebut.
Hal itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Gubernur Lampung dalam dokumen jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi PKS atas Raperda APBD Perubahan T.A 2022 pada 24 Agustus 2022 lalu, bahwa terkait penetapan prosentase Kemiskinan Lampung sebagai target Asumsi Makro Ekonomi pada perubahan 2022 yakni 12,4 % – 11,9 % mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Awalnya, lanjut Mardani, Fraksi PKS mempertanyakan pada Pandangan Umum kami dalam Paripurna 23 Agustus, mengapa prosentase kemiskinan pada target asumsi makro perubahan 2022, 12,4 %-11,9 persen lebih tinggi daripada realisasi angka kemiskinan Maret 2022 sebesar 11,57 persen.
“Dan tidak convident menggunakan angka realisasi kemiskinan pada Maret 2022 sebagai angka presentase target asumsi makro perubahan 2022, lantas dijawablah oleh Gubernur pada rapat paripurna 24 Agustus, selain karena peluang capaian juga mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, ” kata Aleg PKS Dapil Lampung Utara dan Way Kanan ini, Minggu (4/9).
Artinya, ungkap Mardani, bahwa Pemprov Lampung menyadari jika kenaikan harga BBM bakal berdampak kepada kenaikan jumlah kemiskinan di Lampung. “Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, pak Presiden dan jajaran Pemerintah Pusat dengarkan kami dari daerah, agar kenaikan harga BBM dibatalkan,” harap Mardani.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekuintek LH DPW PKS Lampung Masabique Al Iman mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM bakal dipastikan diikuti kenaikan harga bahan pokok.
Menurutnya, kenaikan harga sembako sebagai dampak kenaikan BBM tak terelakkan. Daya beli masyarakat juga akan menurun, dan diprediksi masyarakat akan banyak menahan konsumsi.
“Jangan lupa roda ekonomi Indonesia termasuk Lampung sangat bergantung dengan konsumsi rumah tangga,” pungkas Masbique. (D1).
