Bandar Lampung – Menjelang Konferda ke-IV PDI Perjuangan Lampung 2025, suara akar rumput semakin bulat. Mereka menegaskan partai harus dipimpin oleh sosok bersih, berintegritas, dan bebas dari beban hukum.
Banteng senior Lampung, Syamsul Hadi menilai gelombang penolakan terhadap Calon Ketua DPD bermasalah, bukanlah bentuk perpecahan, tetapi panggilan hati nurani untuk menyelamatkan marwah partai dan cita-cita Bung Karno.
“Teman-teman PAC menolak Calon Ketua DPD yang terkait hukum, bukanlah bentuk perpecahan, tetapi tidak ingin berimbas pada partai. Ketika pimpinan partai bermasalah dengan hukum, yang rusak bukan hanya nama pribadi, melainkan nama besar PDI Perjuangan. Oleh karenanya, Ketua DPD harus bersih, bebas dari beban hukum,” tegas Syamsul Hadi, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Tulang Bawang, Jumat ( 24/10 )
Cak Syamsul demikian sapaan akrab Syamsul Hadi menyampaikan, dirinya sangat prihatin melihat kondisi partai saat ini. Dimana ada salah satu Calon Ketua DPD tengah menjadi sorotan publik karena diduga terkait dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang juga menyeret nama eks Menteri Pertanian.
“Citra partai yang dibangun dengan perjuangan oleh kader dari bawah, bisa hancur dalam sekejap akibat ulah segelintir elite partai yang kehilangan integritas. Partai tidak boleh dijadikan tameng atau pelindung bagi mereka yang tersangkut hukum. PDI Perjuangan adalah rumah perjuangan rakyat bukan benteng perlindungan bagi yang bermasalah hukum,” ucap mantan Ketua DPRD Tulang Bawang.
Cak Syamsul menyebut, menjaga PDI Perjuangan tetap bersih adalah tanggung jawab moral dan ideologis. Jika partai ternoda oleh perilaku koruptif, maka perjuangan puluhan tahun para kader dengan darah dan air mata akan sia-sia.
“Partai tidak boleh dipimpin oleh seorang yang sedang menjadi beban politik dan moral. PDI Perjuangan harus kembali ke jalan ideologi, jalan rakyat, jalan gotong royong, dan jalan tanpa beban hukum,” imbuh mantan Anggota DPRD Lampung.
Sebelumnya, sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kabupaten/Kota se- Lampung menyampaikan sikap politik kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri.
Dalam surat terbuka yang beredar, para PAC menyoroti kepemimpinan Sudin selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung yang dinilai tidak menjalankan fungsi koordinasi dan konsolidasi ke tingkat bawah, dengan DPC, PAC dan Ranting. Imbasnya, partai mengalami kekalahan beruntun, baik Pileg maupun Pilkada, bahkan 2024 terjun bebas. (*).
