Bandarlampung – Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluh Kehutanan Tahun 2025 yang digelar Kementerian (Kemenhut), Lampung berhasil meraih peringkat kedua nasional sebagai provinsi terbaik dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri LHK kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Jakarta, Selasa (21/10).
Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh provinsi, akademisi, dan pelaku kehutanan sosial itu menjadi momentum penting dalam memperkuat peran penyuluh kehutanan sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan.
*Wujud Konsistensi Lampung dalam Penguatan Kehutanan Sosial*
Capaian Lampung dinilai mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kesinambungan program perhutanan sosial, terutama melalui pendampingan intensif kepada Kelompok Tani Hutan (KTH).
Dalam penilaian KLHK, terdapat sejumlah indikator yang menjadi ukuran, antara lain capaian nilai transaksi ekonomi KTH, keaktifan penyuluh dalam pelaporan dan penginputan data ekonomi, partisipasi dalam lomba Wana Lestari, hingga pengembangan kelembagaan penyuluhan di daerah.
Dari evaluasi tersebut, Lampung menonjol pada aspek peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani dan keaktifan penyuluh lapangan.
Transaksi ekonomi hasil hutan bukan kayu di provinsi ini mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya, menandakan produktivitas masyarakat hutan yang semakin tumbuh.
Beberapa komoditas unggulan seperti kopi, madu hutan, bambu, dan tanaman obat juga menjadi penopang utama dalam peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan rakyat di wilayah ini.
*Penyuluh Sebagai Penggerak Ekonomi Hijau*
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyebut, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh pihak di lapangan.
“Penghargaan ini hasil kerja keras penyuluh dan kelompok tani yang konsisten membangun ekonomi hijau di desa-desa sekitar hutan,” ujarnya.
“Kami akan terus memperkuat kapasitas penyuluh dan mendorong inovasi pengembangan hasil hutan bukan kayu agar kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa mengorbankan kelestarian,” tambahnya.
Ia menekankan, penyuluh kini tak lagi hanya berperan sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai inovator dan fasilitator yang membantu masyarakat mengelola sumber daya hutan secara produktif dan lestari.
*Apresiasi dari Pemerintah Pusat*
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja provinsi yang konsisten memperkuat kelembagaan penyuluhan kehutanan.
Wamenhut Rohmat mengatakan, penyuluh kehutanan adalah ujung tombak pembangunan kehutanan sosial. Mereka hadir langsung di lapangan, memastikan masyarakat mendapat manfaat dari hutan tanpa merusaknya.
Menurutnya, keberhasilan provinsi seperti Lampung menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan konservasi hutan.
*Menegaskan Posisi Lampung sebagai Laboratorium Kehutanan Sosial*
Selama beberapa tahun terakhir, Lampung dikenal sebagai salah satu provinsi yang berhasil mempraktikkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang produktif.
Keberhasilan itu terlihat dari penguatan kelembagaan KTH yang semakin mandiri serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
Dengan capaian di tingkat nasional ini, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berharap semangat para penyuluh dan masyarakat hutan semakin tumbuh.
Untuk memastikan bahwa Lampung terus menjadi provinsi pelopor dalam pembangunan kehutanan sosial yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.
*Mendorong Lampung Hijau dan Lestari*
Prestasi tersebut sekaligus menegaskan posisi Lampung sebagai salah satu daerah yang aktif, inovatif, dan konsisten dalam menguatkan peran penyuluh kehutanan.
Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan upaya menuju Lampung Hijau, Lestari, dan Berkelanjutan, dengan memperluas sinergi antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok masyarakat pengelola hutan.
Bagi penyuluh di lapangan, penghargaan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan motivasi untuk terus menggerakkan roda ekonomi hijau.
Pemprov Lampung, melalui Dinas Kehutanan, terus berupaya menjaga keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan yang berkesinambungan.
Kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat adalah dua hal yang menjadi fondasi utama pembangunan kehutanan sosial di Indonesia. (*).
