Bandar Lampung – Majunya Sudin sebagai Calon Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, periode 2025-2030 memicu reaksi dari sejumlah senior Banteng Lampung. Mereka menilai Sudin telah gagal dan tidak layak memimpin partai moncong putih di Lampung.
Senior Banteng Lampung sekaligus Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat, masa bhakti 2004-2009, Abuzen Purnomo menilai Sudin sudah tidak layak untuk menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, periode 2025 – 2030.
Abuzen Purnomo, menggarisbawahi dibawah kepemimpinan Sudin jumlah kursi DPRD PDI Perjuangan Lampung menurun, bahkan 2024 terjun bebas hingga Pilkada kehilangan empat kursi kepala daerah “incumbent” yang di jabat kader PDI Perjuangan.
“Indikator keberhasilan seorang Ketua partai adalah dilihat dari perolehan kursi Legislatif di Pemilihan Legislatif ( Pileg ). Disini jelas, Pileg 2024 jumlah kursi DPRD turun, artinya Sudin telah gagal dan tidak layak kembali untuk menjabat Ketua DPD,” tegas Abuzen, Senin ( 29 /09 )
Meski demikian, Abuzen Purnomo menyoroti Ketua PDI Perjuangan Lampung pasca Konferda VI harus mampu menyatukan segenap kader.
“Sejatinya kader partai itu, adalah aset yang selalu membawa visi dan misi PDI Perjuangan sebagai partai ideologis,” jelas mantan Anggota DPRD Lampung Barat dua periode dengan mimik serius.
Senada dikatakan Ranoe Sudiro mantan Anggota DPRD Lampung asal Lampung Selatan. Menurutnya, tongkat estafet Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung harus berganti. Sudin telah gagal memimpin PDI Perjuangan Lampung.
“Hal tersebut, dapat dilihat dari perolehan okursi DPRD / DPR Pemilu Legislatif tahun 2024, bahkan kita kehilangan empat kepala daerah kader partai “incumbent” di Pilkada 2024. Ini membuktikan kegagalan Sudin sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung. Dan, Sudin wajib diganti oleh kader yang bisa merangkul semua kader dari berbagai kalangan agar partai lebih baik,” ujar Ranoe Sudiro.
Aktivis ProMeg Lampung Mesman menyatakan Sudin telah gagal total memimpin PDI Perjuangan Lampung. Ia menyebut kursi DPRD Lampung anjlok dari 19 kursi turun menjadi 13 di Pileg 2024.
“Ketua DPRD Kabupaten/ kota, yang semula 10 kursi dijabat kader banteng, hanya tersisa 3. Begitu juga di Pilkada 2024, PDI Perjuangan kehilangan 4 Kepala Daerah “incumbent” Lamsel, Bandar Lampung, Tanggamus dan Tuba,” ungkap mantan Sekretaris PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sukarame Bandar Lampung 1999.
Di kesempatan yang sama, Sujiyatmoko Banteng Militan Lampung menekankan DPP PDI Perjuangan harus peka, jangan lagi memberi kesempatan Sudin dan kroninya yang sudah terbukti gagal memimpin PDI Perjuangan Lampung.
“Tak hanya itu, Sudin juga pernah diperiksa KPK dan rumahnya turut digeledah KPK terkait gratifikasi di Kementerian Pertanian saat menjabat Ketua Komisi IV DPR periode, 2019 – 2024. Hal ini, berdampak menurunnya kepercayaan publik terhadap partai. Terbukti, Pileg dan Pilkada 2024 PDI Perjuangan turun drastis alias kalah total,” pungkas Sujiyatmoko.
Sujiyatmoko atau yang biasa disapa Moko menambahkan, masih banyak kader-kader cerdas, loyal, setia dan berintegeritas yang lebih layak dan pantas menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung.
“Jangan lagi menugaskan kader penghianat, main dua kaki dan kader bermasalah hukum untuk menjadi pimpinan partai, jika ingin merebut kembali kejayaan PDI Perjuangan di kompetisi politik lima tahunan. Partai harus berbenah, pergantian Ketua DPD adalah salah satu upaya mengembalikan kepercayaan publik kepada PDI Perjuangan Lampung,” ungkap Moko
Begitu halnya dengan Umar Ahmad sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Lampung juga sudah gagal, maka dia tidak layak memimpin PDI Perjuangan Lampung.
“Di era Umar menjabat Wakabid Pemilu, PDI Perjuangan Lampung mengalami kekalahan, baik Pileg maupun Pilkada 2024. Selain itu, ia pernah mengkhianati semangat perjuangan kader-kader PDI Perjuangan di Lampung, yaitu ketika Umar mengundang Anis Baswedan dan memberikan gelar adat menjelang Pilpres yang lalu,” terangnya.
Sesepuh PDI Perjuangan Lampung yang pernah menjadi Anggota DPR asal Kota Metro, Sonny Sumarsono melontarkan keprihatinannya dengan kondisi partai saat ini.
“Pemilihan Legislatif 2024, kursi DPRD – DPR turun, begitu juga di Pilkada 2024 kita kalah. Artinya, ada yang salah dalam mengelola partai, tentu saja perubahan kepemimpinan harus dilakukan karena Ketua sebelumnya terbukti gagal,” tegasnya. (*).
