Bandarlampung – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Lampung melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam kunjungannya mereka membahas terkait persoalan perizinan dan konflik pertanahan (agraria).
Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, kunjungan ke Kalteng menjadi begitu penting dilakukan. Karena, kata dia, di Kalteng banyak perusahaan-perusahaan besar yang sering terjadi konflik dengan masyarakat adat disana.
“Dan kebetulan ketika kita disana, mereka sedang menangani permasalahan tanah antara perusahaan besar disana dengan masyarakat adat serunyai,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku ada hal menarik yang bisa dipelajari dari penyelesaian konflik agraria di daerah Kalteng. Salah satunya, pemda beserta forkopimda setempat merespon cepat jika terjadi konflik agraria di daerahnya.
Bahkan, dalam penyelesaiannya pun mereka langsung sidang di tempat lokasi konflik. Sehingga langsung menghasilkan solusi dan tidak membuat maslaah berlarut-;larut yang bisa mengakibatkan menimbulkan korban.
“Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa negara harus cepat hadir di tengah masyarakat ketika terjadi suatu konflik agraria. Dan mereka (Forkopimda Kalteng) sudah melakukan itu dengan cepat, mereka turun langsung ke masyarakat dan lengkap foirkopimdanya,” ujarnya.
Sementara di Lampung, kata dia, ketika terjadi konflik pertanahan atau agraria yang hadir hanya kepala daerahnya saja. “Misal di Lampung itu yang turun gubernur atau bupati/walikotanya saja. Kalau pun ada mungkin hanya polisi untuk mengamankan saja,” kata dia.
Dirinya berharap, dengan kunker tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi Provinsi Lampung tentang bagaiaman dalam menyelesaikan konflik pertanahan. “Karena kondisi konflik pertanhan di Kalteng juga tidak jauh berbeda dengan di Lampung. Dan ini qakan menjadi pembahasan kita bersama nantinya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kunker tersebut, Yozi Rizal (Demoikrat), Mardani Umar (PKS). Vittorio Dwison (PKS), Darlian Pone (Golkar), Ketut Dewi Nadi (PDIP). (*).
