Bandarlampung – Kantor Wilayah II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kanwil II KPPU) mendalami proses pengadaan barang/jasa oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, terhadap perbaikan 17 ruas jalan sepanjang 104,98 kilometer di Provinsi Lampung.
Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengarkan keterangan Kepala BPJN Lampung yang menjelaskan bahwa perbaikan 17 ruas jalan di Provinsi Lampung berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Perbaikan dilakukan menggunakan APBN 2023 dengan anggaran sebesar Rp814,75 miliar, yang terbagi atas pekerjaan fisik sebesar Rp802 miliar dan sisanya dianggarkan untuk 4 (empat) Paket Pengawasan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (20/9).
Dalam keterangannya, lanjut dia, Kepala BPJN Lampung menerangkan bahwa proses pengadaan barang/jasa terhadap perbaikan 17 ruas jalan sudah dilakukan melalui E-Purchasing menggunakan Aplikasi E-Katalog (aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP).
“Sedangkan untuk 4 (empat) Paket Pengawasan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari 4 (empat) Paket Pengawasan terdapat 2 (dua) Paket yang telah selesai dan 2 (dua) Paket dalam proses pengadaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, KPPU akan mendalami proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh BPJN Lampung dalam pengadaan perbaikan 17 ruas jalan di Provinsi Lampung dan 4 (empat) Paket Pengawasannya.
“KPPU akan memfokuskan penilaian terhadap proses pemilihan melalui E-Purchasing yang melibatkan 11 (sebelas) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BPJN Lampung. KPPU akan melanjutkan proses untuk mendengarkan keterangan dan menganalisa seluruh dokumen terkait dalam proyek perbaikan 17 ruas jalan di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (*).
