Bandarlampung – Anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal dapil Lampung I, Mukhlis Basri melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Rumah Aspirasi 45 di Perum Korpri Sukarame Bandarlampung, Kamis (24/4).
Kegiatan yang mengangkat tema, Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan ini berlangsung dengan suasana akrab, santai penuh kekeluargaan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengurus partai, pelaku ekonomi, ibu rumah tangga serta pemuda.
Dalam kegiatan tersebut, Mukhlis Basri menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya pelaku UMKM, Ibu Rumah Tangga, para petani, dan nelayan. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang keadilan dan pemerataan manfaat.
“Ekonomi kerakyatan adalah pondasi yang harus kita kuatkan. Negara harus hadir untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar politisi PDI Perjuangan ini
Lebih lanjut mantan Bupati Lampung Barat dua periode ini juga mengatakan, ekonomi harus menyentuh masyarakat lapisan bawah secara nyata, bukan hanya terpusat pada kota-kota besar.
“Ekonomi kerakyatan itu bukan sekadar jargon. Ini soal bagaimana kita membangun dari bawah, dari desa, dari pelaku usaha kecil, dari petani dan nelayan yang jadi tulang punggung bangsa,” ujarnya.
Kegiatan juga menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami sebagai narasumber. Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu juga dikenal aktif membina generasi muda kreatif dan pengusaha.
Dalam paparannya, Lesty menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis potensi lokal.
“Banyak potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal. Kita butuh kebijakan yang mendukung serta pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat utamanya generasi muda bisa mandiri secara ekonomi,” tutur Lesty.
Diskusi berlangsung hangat, terlihat antusias masyarakat menyampaikan berbagai aspirasinya. Masyarakat meminta kepada pemerintah melalui anggota MPR RI ini agar dapat menghadirkan program yang sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti bantuan pupuk, modal usaha, bedah rumah serta infrastruktur jalan. Semua aspirasi ini pun dicatat langsung oleh tim Mukhlis Basri untuk ditindaklanjuti ke tingkat pusat.
Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata peran MPR RI dalam menjembatani suara masyarakat di daerah dengan kebijakan nasional. Dengan penyerapan aspirasi yang rutin dan tepat sasaran, diharapkan pembangunan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih inklusif dan berkeadilan. (*)
