Bandarlampung – Sejumlah tokoh masyarakat Lampung dari berbagai kalangan profesi berkumpul di Lamban Sabah, Senin (7/4). Mereka berkumpul dalam rangka menjalin silaturahmi serta halal BI halal idul Fitri 1446 Hijriah / 2025 Masehi.
Mereka yang hadir diantaranya Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri, Akademisi Andi Desfiandi, Ketua Apindo Lampung Ary Meizary, Pemerhati Sosial Ardiansyah, Wakil Sekretaris TO Sriwijaya Lampung Apriyan Sucipto.
Hadir juga Owner Minang Indah Junaedi, Adi Susanto, Junaidi Ismail (Koordinator Poros Wartawan Lampung), Anton dari KPU Lampung Utara, Hevson Anggota DPRD Lampung Timur, serta sejumlah peserta lainnya.
Disela-sela acara, mereka juga tampak berdiskusi membahas persoalan infrastruktur dan ekonomi Lampung yang saat ini menjadi fokus utama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Dalam diskusi semuanya aktif memberikan pandangan dan masukan penting untuk kemajuan daerah.
Mukhlis Basri, misalnya. Politisi senior PDI Perjuangan ini mendukung serta mengapresiasi langkah dan upaya Gubernur Mirza yang gencar memperbaiki infrastruktur jalan dalam program 100 hari kerjanya. Namun dirinya juga menyebutkan masih ada beberapa jalan di kabupaten dan kota yang masih perlu mendapatkan perhatian serius juga. Seperti di Kabupaten Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Barat,
Menurut Mukhlis, kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah menjadi hambatan besar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. “Infrastruktur di Lampung ini harus jadi perhatian serius bagi kita semua. Karena ini berdampak pada perekonomian di Lampung juga,” kata Mantan Bupati Lampung Barat dua periode ini.
Mukhlis mencontohkan seperti persoalan jalan antara Liwa hingga perbatasan Sumatera Selatan yang sangat membutuhkan perbaikan. “Ini yang sedang kita usahakan dan kita dorong agar jalan antara Liwa menuju perbatasan Sumsel ini dinaikan statusnya menjadi jalan nasional, agar jalan ini cepat diperbaiki dan mulus ke depannya,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, ada pula jalan dari Way Heni ke Way Haru di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki potensi besar, dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemda Lampung Barat dan pihak BBTNBBS pada 2012, yang memberikan izin jalan inspeksi untuk mendukung konservasi hutan. “Ini harus segera dieksekusi juga, karena masyarakat disana sudah sangat lama mengidam-idamkan jalan bagus diwilayahnya,” ungkapnya lagi.
Sementara itu, ia menekankan bahwa hanya APBN yang memiliki kewenangan untuk menangani jalan nasional, sementara defisit APBD Lampung yang mencapai 1,8 triliun rupiah membuat tantangan semakin besar. “Makanya ini perlu kerjasama, kolaborasi yang kuat antara semua pamangku kepentingan, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, untuk bersama-sama bergotongroyong membenahi infrastruktur di Lampung,” pungkasnya.
Di sisi ekonomi, Andi Desfiandi, Penasehat Apindo Lampung, memberikan pandangan mengenai kebijakan ekonomi yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat tumbuh lebih baik.
Ia mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi, belanja modal pemerintah, dan investasi. Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan malah berdampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama di tengah gejolak pasar modal yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ari Meyzari, Ketua Apindo Lampung, menambahkan bahwa terbatasnya perputaran uang di Lampung dan semakin ketatnya persaingan menjadi tantangan tersendiri.
Meski demikian, ia mengapresiasi upaya Pemprov Lampung dalam mendorong perkembangan daerah. “Penting untuk terus melakukan inventarisasi masalah di berbagai sektor dan mencari solusi yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Ardiansyah, seorang pemerhati sosial, menyampaikan kekhawatirannya terkait defisit anggaran daerah dan capaian PAD yang belum maksimal. Ia menyarankan agar kebijakan infrastruktur, khususnya terkait jalan, perlu lebih transparan dan dipublikasikan agar masyarakat dapat memahaminya dengan jelas.
Apriyan Sucipto SH MH, Wakil Sekretaris TP Sriwijaya Lampung, juga memberikan masukan terkait sektor perkebunan dan kehutanan. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung memberi perhatian lebih terhadap pengembangan tanaman Kaliandra sebagai bahan pengganti batubara yang ramah lingkungan.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Lampung, baik di sektor infrastruktur maupun ekonomi. Para peserta sepakat bahwa kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan mendorong kemajuan daerah. (*).
